PRASISTHA, 030115302 (2008) PENERAPAN EKSEKUSI SANKSI ADMINISTRASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-prasistha-8313-fh2650-k.pdf Download (360kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-prasistha-8440-fh26508.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Satu-satunya pelanggaran dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara adalah tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh pejabat tata usaha negara (dalam hal tergugat dikalahkan oleh hakim pengadilan tata usaha negara). Atas dasar Pasal 116 Undang-Undang No. 9 tahun 2004, pelaku pelanggaran tersebut diatas dapat dikenakan sanksi administrasi, uang paksa, dan publikasi atas perilakunya yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Pejabat tata usaha negara yang dapat dikenakan sanksi administrasi, uang paksa, dan publikasi terdiri atas 1) Pegawai Negeri Pengenaan sanksi terhadap pegawai negeri yang melakukan pelanggaran tersebut diatas jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri, baik syarat maupun prosedumya. 2) Pejabat Politik Untuk pengenaan sanksi terhadap pejabat politik yang melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, belum ada peraturan pelaksana dari UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan peraturan pelaksana mengenai eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara dibutuhkan dengan memperhatikan asas-alas hukum administrasi dan asas-asas hukum tata negara. Hambatan dalam eksekusi putusan PTUN disebabkan karena PTUN telah mengalami kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi sistem PTUN terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan sistematik substansial dan prosedural pada subsistem-subsistem yang meliputi penerimaan perkara, penanganan perkara, putusan dan pelaksanaan putusan Disamping itu sistem PTUN mengalami kegagalan fungsi dikarenakan kurangnya dukungan dari faktor¬faktor eksternal yaitu : 1. Inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya terutama peradilan umum 2. Adanya beberapa prinsip/asas hukum administrasi yang, tidak mendukung sistem pelaksanaan putusan TUN 3. Sistem PTUN yang rentan terhadap perubahan struktur ketatanegaraan serta perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga efektititas mekanisme sistem pelaksanaan putusannya sangat tergantung kepada perubahan-perubahan tersebut 4. Adanya sikap, pemahaman serta persepsi hukum dari pejabat tata usaha negara yang tidak/kurang menghormati keberadaan PTUN sebagai akses ke keadilan tata usaha negara Setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN karena terdapat ketentuan yang mengatur tentang juru sita (pasal 39A sampai dengan 39E) dan adanya upaya paksa (pasal 116 ayat 4 dan ayat 5). Jenis jenis upaya paksa yang diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat 4 dan ayat 5 tersebut berupa : 1. Perintah membayar uang paksa (dwangsom) kepada pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara. 2. Penjatuhan sanksi adminstrasi kepada pejabat tata usaha negara. 3. Pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan PTUN diumumkan media baik itu media cetak seperti surat kabar atau media elektronik. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, dalam kenyataannya upaya eksekusi putusan peradilan tata usaha negara masih sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena tidak diaturnya secara rinci bagaimana tahapan (prosedur dan mekanisme) upaya paksa dalam UU No. 9 tahun 2004.

Actions (login required)

View Item