TRI SATRIO WAHYU MURTHI, 030416086 (2008) PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI SEMARANG, JAWA TENGAH PADA TAHUN 2006). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-murthitris-8302-fh2710-k.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-murthitris-8457-fh27108.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan normatif yang menjadi dasar untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Pasal 15 dan 16A Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian, kemudian Peraturan Pemerintah Rupblik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. disamping itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan ini harus di dasarkan pada analisis kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah. 1. Prosedur yang di gunakan dalam mengangkat calon pegawai negeri yang diralat kelolosannya di Semarang Jawa Tengah sebanyak 2.801 dari tenaga honorer dengan menggunakan Surat Keputusan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg-PAN Nomor R/08/M.PAN/2/2006) tidak sesuai dikarenakan hasil dari kelolosan penerimaan calon pegawai negeri sipil sebelum diralat sudah di ketahui oleh publik secara luas dan tidak dilakukan secara transparan hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Rupblik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Actions (login required)

View Item