PRIYAVOKA SAHARA, 030810069 (2012) Perspektif Penjaminan Pesawat Terbang Berdasarkan pada Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-saharapriy-19567-fh11-12.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) sempurna - gdlhub-gdl-s1-2012-saharapriy-19567-fh11-12.pdf Download (130kB) | Preview

Abstract

Penerbangan Skripsi ini meneliti mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat terbang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Penjaminan pesawat terbang dan helicopter dengan menggunakan hipotik yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen bagi kreditor karena yang dapat dilaksanakan hanya Akta Kuasa Membebankan Hipotik. Pencatatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan hanya menghasilkan Surat Keterangan. Gadai juga tidak bisa dibebankan pada pesawat udara karena debitor harus melepaskan pesawat udara dari kekuasaannya dan menyerahkannya pada kreditor. Pesawat udara juga tidak mungkin dibebankan dengan hak tanggungan karena objek dari hak tanggungan adalah hak atas tanah dan bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian pesawat udara seperti mesin pesawat udara dan/atau suku cadang pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia.

Actions (login required)

View Item