DIEAH PERMATHA SARI, 030810086 (2012) KEBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/PUU-I/2003. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-saridieahp-19609-fh34-12.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-saridieahp-19609-fh34-12.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB) | Request a copy

Abstract

Asas retroaktif di Indonesia pernah diterapkan selama dipergunakan untuk pemberantasan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime), oleh karena itu, kriteria kejahatan dari penyimpangan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan, artinya penyimpangan dari asas non-retroaktif hanya mungkin dilakukan apabila hukum pidana yang telah ada tidak dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku suatu peristiwa yang mengandung muatan kejahatan HAM berat, atau dalam hal ada hukum pidana yang dapat digunakan akan tetapi beban pertanggungjawaban pidananya tidak sebanding dengan beban pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang hendak diberlakukan surut. Penyimpangan dari asas non-retroaktif diperkenankan sepanjang untuk keperluan menegakkan keadilan bagi pelaku kejahatan-kejahatan HAM berat yang termasuk kategori kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), dan tidak cukup dengan melalui hukum pidana biasa, hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 28 J UUD 1945.

Actions (login required)

View Item