TINJAUAN YURIDIS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Repository

TINJAUAN YURIDIS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

ARI PUJI ASTUTI, 030810012 (2012) TINJAUAN YURIDIS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-astutiarip-19615-fh40-12.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy

Preview

Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-astutiarip-23256-fh-40-12-k.pdf
Download (299kB) | Preview

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pasca perubahan UUD 1945 terjadi perubahan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, salah satunya adalah pembentukan sejumlah lembaga negara baru, salah satunya adalah Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Satgas PMH dibentuk oleh Presiden melalui Keppres No. 37 Tahun 2009 didasari keinginan untuk lebih cepat melakukan pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang kedudukan Satgas PMH dalam sistem kelembagaan negara dan potensi sengketa kewenangan Satgas PMH dengan lembaga negara lainnya. Dalam sistem kelembagaan negara terdapat organ utama atau primer (primary constitutional organs) dan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs), serta terdapat istilah Lembaga Non-Departemen dan Lembaga Non Struktural. Satgas PMH akan ditinjau berdasarkan hierarki dan fungsi yang dijalankannya untuk menentukan kedudukan dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia serta kewenangan yang melekat pada Satgas PMH. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satgas PMH dapat melakukan koordinasi dengan lembaga negara lain yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan PPATK. Koordinasi yang dilakukan berpotensi untuk timbul sengketa kewenangan antara lembaga negara tersebut. Potensi sengketa kewenangan yang timbul harus diselesaikan agar tugas dan fungsi lembaga negara tersebut dapat bersifat optimal. Oleh karena itu harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK2 FH 40/12 Ast t.

Uncontrolled Keywords:

TERITORIAL INDONESIA

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K321-474 Schools of legal theory > K366-380 Sociology of law. Sociological jurisprudence

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators:

Creators	NIM
ARI PUJI ASTUTI, 030810012	UNSPECIFIED

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Radian Salman, S.H.,LL.M.	UNSPECIFIED

Depositing User:

Tn Septian Eko Budianto

Date Deposited:

16 Mar 2012 12:00

Last Modified:

23 Sep 2016 06:46

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11721

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item