MARGARET SURYANINGTYAS PUSPOSARI, 030810349 (2011) KEWENANGAN POLRI DAN BNN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN HAK-HAK TERSANGKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-pusposarim-23297-fh-50-12-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-pusposarim-19672-fh50-12.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana narkotika yang semakin meningkat setiap tahun baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, membuat pemerintah merasa perlu untuk membentuk sebuah badan koordinasi nasional yaitu Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, BNN mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan tindak pidana narkotika sehingga penyidik dalam tindak pidana narkotika bukan hanya POLRI tapi juga termasuk BNN. Adanya dua lembaga yang bertanggungjawab pada satu tugas yang sama dan diberikannya kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan untuk menangkap tersangka selama 3X24 jam, menimbulkan kekhawatiran akan terlanggarnya hak-hak tersangka yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan dan konvensi internasional bila tidak dilakukan sesuai undang-undang, diantaranya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk merdeka, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagai bentuk perlindungan hak tersangka atas penyidikan yang sewenang-wenang, KUHAP memberikan hak untuk menguji penangkapan dan penahanan, sehingga tersangka yang mengalami pelanggaran hak-haknya selama proses penangkapan oleh penyidik, baik POLRI maupun BNN dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri

Actions (login required)

View Item