HERTIAN SULISTIYO WIBISONO, 030810363 (2012) PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PEKERJAAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL PERINTIS TRAYEK R-10 PANGKALAN SURABAYA PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT (STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NOMOR 19/KPPU-L/2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-wibisonohe-23312-fh-53-12-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-wibisonohe-19690-fh53-12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Persekongkolan tender merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menyebabkan persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha. Persekongkolan tender dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal, dan campuran persekongkolan vertikal dan horizontal. Pada kasus pekerjaan subsidi pengoperasian kapal perintis trayek R-10 Pangkalan Surabaya proyek pengadaan barang dan jasa Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dan msuk ke dalam jenis persekongkolan campuran vertikal dan horizontal. KPPU dalam menilai dan memutus kasus ini menggunakan pendekatan rule of reason yang tata caranya sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006. Dampa negatif dari persekongkolan dalam tender ini adalah persaingan tidak sehat pada tender menciptakan hambatan (Barrier to Entry), persaingan tidak sehat pada tender menimbulkan inefisiensi anggaran Pemerintah, dan persaingan usaha tidak sehat pada tender menimbulkan ketidakpercayaan pasar kepada Pemerintah sebagai penyelenggara tender.

Actions (login required)

View Item