FARIH ROMDONI PUTRA, 030810077 (2012) PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-putrafarih-23313-fh-54-12-k.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-putrafarih-19691-fh54-12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Di Indonesia banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah beserta wakilnya. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mewajibkan penyidik untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada Presiden untuk melakukan penyidikan kepada kepala daerah. Ayat (2) mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penyidikan jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan untuk menyidik kepala daerah, Presiden belum mengeluarkan izin. Namun pada kenyataannya, dalam kasus pidana korupsi yang melibatkan Bupati Jember Mza Djalal, penyidik (polisi) melakukan penyidikan secara berlarut-larut terhadap Mza Djalal. Berkas Mza Djalal sudah diserahkan ke penuntut umum dan dinyatakan P-21, namun tersangka Mza Djalal beserta barang bukti tidak ikut diserahkan. Proses penanganan perkara terhadap Mza Djalal menjadi berlarut-larut dan baru disidangkan 4 (empat) tahun kemudian. Akibat hukum terhadap penyidikan apabila penyidik (polisi maupun jaksa) melakukan penyidikan secara berlarut-larut terhadap Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan belum ada izin dari presiden adalah penyidikan tersebut diambil alih oleh KPK. Pihak yang berwenang melakukan penghentian perkara pidana apabila berkas penyidik sudah dinyatakan P-21 oleh penuntut umum namun barang bukti dan tersangka belum diserahkan oleh penyidik adalah penyidik.

Actions (login required)

View Item