MUHAMMAD RICKZA, 030710104 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PROSES KONSINYASI PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-rickzamuha-23337-fh-68-12-k.pdf Download (309kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-rickzamuha-19706-fh68-12.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) | Request a copy

Abstract

Mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang diterapkan dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam praktik telah dijadikan sebagai dasar pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah. Konsinyasi ganti rugi atas tanah tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan terhadap pemegang hak atas tanah yang menolak ganti rugi untuk menerimanya serta bertentangan dengan prinsip pernghormatan hak atas tanah dan hukum pertanahan yang terdapat didalam UUPA sehingga mengkibatkan timbulnya ketidakpastian hukum di masyarakat. Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas tanah yang merasa dirugikan akibat tindakan konsinyasi ganti rugi atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum tersebut.

Actions (login required)

View Item