NIKKO DWIYONO, 030710074 (2011) AKIBAT HUKUM PAILIT TERHADAP PERJANJIAN YANG BERSIFAT MENGALIHKAN HAK MILIK ATAS TANAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-dwiyononik-23338-fh-69-12-k.pdf Download (300kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-dwiyononik-19707-fh69-12.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Masalah kepailitan tidak hanya meliputi mengenai utang yang mesti dibayarkan oleh debitor kepada kreditor saja. Masalah lainnya, seperti objek sita yang dapat dimasukkan dalam objek sita kepailitan untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor, bermacam-macam bentuknya. Salah satunya adalah objek tanah yang dimiliki oleh debitor, tetapi untuk mengeksekusi objek sita berupa tanah tersebut, perlu diperhatikan aspek-aspek penguasaan tanah tersebut oleh debitor. Dalam keadaan normal, Jual Beli mengenai tanah dapat dilakukan secara bebas dan tanpa masalah, terlebih apabila jual beli itu dilakukan dalam pembayaran secara tunai. Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi melalui suatu perbuatan hukum yang meliputi jual beli, hibah, tukarmenukar, pemisahan dan pembagian harta bersama/warisan, dan pemasukan harta/ pokok ke dalam perseroan terbatas (PT). vii Beralihnya hak atas tanah karena dialihkan, pemindahan hak tersebut harus dibuktikan dengan akta yang akan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain itu harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru. Tujuan dari pendaftaran itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum baik objek maupun subjek dari peralihan hak tersebut. Kemudian akan timbul masalah apabila jual-beli tanah yang bertujuan utuk memindahkan status hak milik tersebut dilakukan secara mengangsur dan di dalam masa angsuran ternyata terjadi masalah kepailitan. Disini akan timbul perdebatan apakah tanah yang menjadi objek jual-beli tersebut dapat dijadikan boedel pailit atau tidak dan bagaimana kedudukan status tanah tersebut, apakah masih menjadi hak milik bagi penjual, atau, telah berpindah menjadi hak milik bagi pembeli. Objek tanah yang dimiliki oleh debitor dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, yaitu seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan. Harta kekayaan debitor pailit yang bersifat kebendaan, seperti hak atas suatu tanah juga termasuk dalam harta kekayaan yang dapat dimasukkan dalam boedel pailit, selama hak atas tanah itu masih merupakan hak milik debitor dan belum dialihkan secara sah kepada pihak lain.

Actions (login required)

View Item