NELLA MELINDA, NIM030610053 (2011) HAMBATAN KELEMBAGAAN YANG DIALAMI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-melindanel-23340-fh-70-12-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-melindanel-19709-fh70-12.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB) | Request a copy

Abstract

Pelaku usaha dalam mendistribusikan produk barangnya sering melakukan kegiatan curang yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha lain, terutama untuk peredaran barang yang sejenis. Dalam menegakkan persaingan sehat, tentunya ada lembaga independen yang berwenang untuk menegakkan persaingan usaha melalui kegiatan pengawasan dan penanganannya. Lembaga independen tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mempunyai tugas, fungsi serta kedudukan yang sangat berperan dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat melalui pengawasan serta kebijakannya dalam bidang persaingan usaha. Hal yang diperlukan oleh KPPU dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha tidak sehat adalah bahwa dalam penanganan perkara persaingan usaha erat kaitannya dengan unsur ekonomi dan bisnis. Mewujudkan struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang–Undang Dasar 1945, kehadiran UU Persaingan Usaha diharapkan dapat membantu. Untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi maka Negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha. UU Persaingan Usaha yang dapat mencegah terjadinya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena UU Persaingan Usaha melindungi dan menjamin persaingan usaha serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau dominasi pasar.

Actions (login required)

View Item