FRAVASTA ANDREAS RK, 030710002 (2011) PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU PENJUALAN LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) TIDAK SESUAI DENGAN BERAT BERSIH YANG SEBENARNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-andreasrkf-23342-fh-71-12-k.pdf Download (298kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-andreasrkf-19711-fh71-12.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka pengalihan penggunaan minyak bumi ke gas alam Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2025 diharapkan konsumsi minyak bumi turun menjadi 20% dan gas alam naik menjadi 30%, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut implikasinya bahwa memang harus segera dilaksanakannya program konversi minyak bumi ke gas alam. Salah satu caranya adalah dengan memproduksi LPG lebih banyak dan juga yang terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, agar masyarakat mau beralih menggunakan LPG. Hal ini memicu adanya niat jahat untuk berbuat curang, yaitu mengurangi isi isi LPG yang akan dijual. Penjualan LPG tidak sesuai dengan berat bersih yang sebenarnya marak terjadi. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan namun juga oleh korporasi. Korporasi sebagai pelaku tindakan tersebut menimbulkan masalah tersendiri, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait tindakan tersebut. Selain itu apakah korporasi diakui sebagai subyek hukum dalam peraturan perundangundangan yang terkait. Namun perlu dicermati pula apakah tindakan penjualan LPG tidak sesuai dengan berat bersih yang sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.Ada dua undang-undang yang terkait dengan tindakan penjualan LPG tidak sesuai dengan berat bersih yang sebenarnya yaitu UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam dua undang-undang tersebut telah diatur mengenai tindakan tersebut, namun sistem pemidanaan kedua UU tersebut berbeda.Korporasi sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu permasalahn dalam hal penegakan hukum, karena akan menimbulkan masalah juga apakah metode yang tepat untuk menjatuhkan pidana pada korporasi pelaku tindakan tersebut.

Actions (login required)

View Item