DEVI PRAMITHA KURNIASARI, 030810073 (2012) PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN OLEH UUD NRI 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-kurniasari-23344-fh-72-12-k.pdf Download (346kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-kurniasari-19713-fh72-12.pdf Restricted to Registered users only Download (855kB) | Request a copy

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga tegaknya konstitusi agar UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia ditaati tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya itu sebabnya MK disebut sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) yang tercermin dalam setiap kewenangan yang dimiliki MK. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Dari rumusan bunyi pasal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa terdapat lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak berikan oleh UUD NRI 1945 menimbulkan problema karena lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Dalam peraturan perundang-undangan belum ada pengaturan mengenai hal tersebut. Hal ini dapat menjadi alasan untuk dilakukannya amandemen ke V UUD NRI 1945 untuk mengatur mengenai hal tersebut yaitu dapat dengan menambah kewenangan MA untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Kata

Actions (login required)

View Item