AYIK PARAMESWARY, 030911220 (2013) Perlindungan Hukum Bagi "Adhere Party" dalam Kontrak Adhesi (Standard Contract) yang Digunakan dalam Transaksi Bisnis. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-parameswar-26506-6.-abstr-k.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 9.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Adanya asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang berlaku dalam hukum kontrak menyebabkan timbulnya kewenangan pembentukan kontrak/perjanjian oleh masayarakat (party authonomy) yang kemudian mengikat layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya tersebut. Berawal dari situlah berbagai jenis kontrak/perjanjian itu lahir termasuk kontrak adhesi/kontrak baku (standard contract) yang dibuat secara satu arah oleh salah satu pihak, lazimnya oleh pelaku usaha, karena kedudukannya yang lebih mengetahui seluk-beluk objek perjanjian dalam kegiatan bisnis komersial. Kontrak baku dalam transaksi bisnis tersebut dibuat sesuai dengan tujuan dari aktifitas bisnis yaitu efisiensi karena kontrak baku lazimnya diproduksi secara massal oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barang atau jasa tertentu. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum “Adhere Party”, pihak yang mengikuti kontrak baku, berdasarkan sengketa yang timbul karena penerapan kontrak baku dari putusan pengadilan baik di Indonesia maupun internasional. Dalam hukum kontrak berlaku asas-asas lain yang berhubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan turut menjadi dasar dari bagi para pihak dalam berkontrak. Kedudukan kontrak baku akan dikaitkan dengan asas-asas tersebut karena merupakan hal yang sangat menentukan keberlakuan kontrak baku sehingga mengikat bagi para pihak. Hakikat kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, berpotensi menimbulkan sengketa menyangkut penyalahgunaan (misuse) penerapan kontrak baku tersebut dengan dicantumkannya klausula-klausula yang memberikan posisi yang tidak adil bagi pihak yang mengikuti perjanjian tersebut. Lazimnya klausula tersebut berisi pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atas risiko yang terjadi karena kelalaian dan kesalahannya yang disebut dengan klausula eksonerasi. Oleh karena itu peraturan yang mengatur kontrak baku di Indonesia maupun internasional harus ditegakkan untuk mencegah kesewenangan-wenangan pelaku usaha tersebut.

Actions (login required)

View Item