PRAMUDYA DWI YULIANTO, 030516237 (2009) KEDUDUKAN KOMISI PELAYANAN PUBLIK PROPINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-yuliantopr-10718-fh1190-k.pdf Download (21kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-yuliantopr-9927-fh11909.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB) | Request a copy

Abstract

Dalam skripsi ini penulis meenjelaskan bahwa Komisi Pelayanan Publik didirikan berdasarkan : a. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur; b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang Kesekretariatan Komisi Pelayanan Publik; c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/267/KPTS/013/2006. Secara kedudukan, KPP tidak ada hubungan hierarkhi dengan pemerintah pusat baik itu pemerintah pusat sendiri maupun Ombudsman Republik Indonesia. Pembentukan KPP Jawa Timur merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam otonomi daerah. KPP dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur. KPP, Ombudsman Daerah Asahan dan, Ombudsman Daerah Yogyakarta adalah sama-sama merupakan efek adanya era otonomi daerah yang menghadirkan desentralisasi kekuasaan. Kehadiran tiga lembaga ini sama-sama sebagai bagian dari pelaksanaan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Dimana ketiga lembaga ini sama-sama bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah masing-masing. Kedudukan ketiga lembaga ini ada di bawah pemerintah daerah. Meskipun penerima pertanggungjawaban ketiga lembaga ini berbeda.

Actions (login required)

View Item