AULIYAA ARDHINAWATI PRAYITNO, 030516255 (2009) ASAS PUBLISITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-prayitnoau-10920-fh8909-k.pdf Download (294kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-prayitnoau-9960-fh8909.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) | Request a copy

Abstract

Asas publisitas merupakan alat untuk mensosialisasikan kepada masyrakat untuk mengetahui kedudukan atas benda jaminan. Keberadaan benda jaminan perlu diketahui secara jelas dimana kepemilikan benda tersebut berada. Dengan adanya publisitas maka dapat diketahui kapan terjadinya perpindahan hak dari debitor kepada kreditor. Misalnya dalam Hak Tanggungan ketika APHT didaftarkan dan dicatat di BPN, maka terdapat perpindahan hak. Pendaftaran merupakan asas publisitas yang terdapat dalam Jaminan Hak Tanggungan. Lembaga pendaftaran Hak Tanggungan dalam hal ini adalah BPN. Perlihan hak atas tanah dapat dicek di BPN, masyarakat dapat mengetahui kebenaran keberadaan bukti kepemilikan tanah. Pendaftaran Hak Tanggungan merupakan perwujudan dari asas publisitas yang bertujuan untuk Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam jaminan Hak Tanggungan; Memberikan hak preferen kepada penerima Jaminan Hak Tanggungan terhadap kreditor lain. Dengan didaftarkannya Hak Tanggungan maka akan muncul hak kebendaan, munculnya hak kebendaan ini mengakibatkan kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan menjadi kreditor preferen. Sehingga apabila debitor wanprestasi, maka Pasal 20 UUHT memberikan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan.

Actions (login required)

View Item