ANDIK INDARTO, 030416001 (2009) OMBUDSMAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-indartoand-10814-fh68_09-k.pdf Download (281kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-indartoand-9986-fh6809.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan Ombudsman dalam sebuah Undang-Undang mengandung konsekuensi bahwa Ombudsman Republik Indonesia atau Ombudsman merupakan lembaga negara yang permanen dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk dengan Undang-Undang. Kedudukan Ombudsman bukan sebagai lembaga negara yang termasuk dalam kategori lembaga tinggi negara sebagaimana MPR, Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan, Kementerian Negara, DPR, DPD, BPK, MK dan KY yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ombudsman Republik Indonesia atau Ombudsman mempunyai perbedaan yang subtansi dengan Ombudsman dalam nomenklatur Komisi Ombudsman Nasional (KON). Anggapan banyak pihak yang menilai bahwa rekomendasi KON kurang efektif karena sifatnya yang tidak mengikat dan hanya berupa sanksi moral saja (morally binding), kini mendapat jawaban. Ombudsman yang sekarang dapat memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat secara hukum (wajib dilaksanakan oleh pejaba dan atasannya, dan lembaga atau instansi terlapor). Akan tetapi meskipun mengikat secara hukum, belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme jika rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan oleh terlapor dan atasannya serta lembaga atau instansi terkait. Selanjutnya mengenai investigasi Ombudsman atas inisiatif sendiri (own motion investigation) yang dapat dilakukan oleh KON (tanpa adanya landasan hukum, hanya itikad baik saja) yang dulu tidak diatur dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000, kini telah diatur dalam Undang-Undang Ombudsman. Disamping itu terdapat perbedaan-perbedaan mengenai asas, kedudukan, wewenang, tujuan, daluwarsa, subpoena power, conflict of interest, hak immunitas dan sanksi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 68 / 09 Ind o
Uncontrolled Keywords:	OMBUDSMAN - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2100-2385 Courts. Procedure
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ANDIK INDARTO, 030416001 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor SRI WINARSI, S.H., M. H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	23 Jul 2009 12:00
Last Modified:	20 Jul 2016 02:50
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11813
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item