JUSTIAN PRANATA, 30516205 (2009) KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SEBELUM DIPENUHI IZIN LAYAK HUNI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-pranatajus-10676-fh1030-t.pdf Download (314kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-pranatajus-10090-fh13009.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) | Request a copy

Abstract

Jual beli satuan rumah susun sebelum dipenuhi izin layak huni adalah tidak sah menurut hukum. Jual beli satuan rumah susun sebelum dipenuhi izin layak huni tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2005 yang mana pada masing-masing pasal tersebut mengatur ketentuan mengenai adanya kewajiban bagi penyelenggara pembangunan rumah susun yang telah menyelesaikan pembangunan untuk mengajukan permohonan izin layak huni sebelum satuan rumah susun tersebut dijual. Jual beli satuan rumah susun sebelum dipenuhi izin layak huni adalah batal demi hukum ( neitig van rechtswege ). Dikatakan batal demi hukum karena perjanjian jual beli satuan rumah susun sebelum dipenuhi izin layak huni tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang bersifat kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW yaitu sebab yang diperbolehkan / tidak dilarang ( sesuai dengan Undang-Undang ) serta tidak sesuai dengan konsep jual beli yang bersifat riil dan tunai yang dianut hukum agraria nasional yang berlandaskan pada hukum adat.

Actions (login required)

View Item