BET LEKSMANA RORIMPANDEY W., 030211379 U (2009) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN YANG BERBAHAN DAGING SAMPAH OLAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-betleksman-11291-fh5009-k.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-betleksman-10545-fh5009.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy

Abstract

Dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dimana dimasing-masing hak dan kewajiban tersebut, baik hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak dan kewajiban konsumen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkannya, tidak diskriminatif dalam hal melayani konsumennya, menjamin mutu barang yang diperdagangkannya, memberi kesempatan konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa dan memberi jaminan atas barang yang diperdagangkannya, serta memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh konsumen. Dalam masalah daging sampah olahan yang diolah kemudian dijual kembali oleh pelaku usaha tersebut sangatlah merugikan bagi konsumen. Pelaku usaha telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelanggaran yang dilanggar adalah menjual kembali daging hasil sampah olahan yang dalam pengolahannya telah diberi zat pewarna dan zat pengawet formalin yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Penambahan zat-zat tersebut telah dilarang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, para pelaku usaha tersebut harus mendapatkan sanksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif, sanksi pidana, serta sanksi perdata. Sanksi- sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha adalah sanksi yang berupa penetapan ganti rugi. Dalam hal sanksi pidana, sanksi-sanksi pidananya adalah berupa pidana kurungan atau sanksi pidana berupa denda. Sedangkan untuk sanksi-sanksi perdata, pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item