Siad Andriawan Yuli Prasetyo, 030416127 (2009) MEDIASI PERBURUHAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DILUAR PENGADILAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-prasetyosi-10720-fh1090-k.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-prasetyosi-10548-fh10909.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Undang-undang No. 2 Tahun 2004 menentukan adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikhususkan untuk menangani empat macam perselisihan yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan. Perbedaan lain mediasi secara umum dengan mediasi hubungan industrial adalah sifat mediasi yang wajib dilakukan sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial selain itu pula dengan adanya mediator yang harus berasal dari kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan (Depnaker). Mengingat buruh mempunyai posisi tawar yang lemah maka maka rentan terjadi penyelahgunaan kekuasaan dari pengusaha sebagai pihak yang memilik posisi tawar yang lebih tinggi dari pekerja/buruh sehingga dalam proses mediasi diperlukan mediator yang mempunyai keahlian untuk dapat mengkondisikan pelaksanaan mediasi agar dalam proses mediasi terjadi kesimbangan posisi tawar agar dapat mencegah terjadinya penyelahgunaan kekuasaan. Pada dasarnya kesepakatan hasil mediasi dilaksanakan dengan berdasrkan itikad baik dari kedua belah pihak sehingga rentan terjadi pelanggaran kesepakatan. Dengan alasan tersebut, agar kesepakatan hasil mediasi tidak menjadi kesepakatan yang sia-sia maka UU penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatur untuk setiap kesepakatan hasil mediasi yang telah dituangkan dalam perjanjian bersama segera didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pendaftaran dilakukan untuk mendapat akta bukti pendaftaran sehingga dapat mengikat terhadap kedua belah pihak. Jadi apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut maka pihak merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah perjanjian bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.

Actions (login required)

View Item