WIDIASTUTI PERMATASARI, 030610258 (2010) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN SUAMI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-permatasar-17549-fh2421-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-permatasar-14708-fh24210.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB) | Request a copy

Abstract

Perdagangan manusia dalam satu dekade terakhir semakin marak menjadi pemberitaan di media massa. Perbuatan tersebut sebenarnya merupakan kejahatan berat bagi kemanusiaan. Indonesia sudah mengantisipasi maraknya perdagangan orang ini. Salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun gaungnya masih lemah, terlihat misalnya bias implementasi para aparat penegak hukum di lapangan dalam menindak para pelaku perdagangan manusia. Selain itu, masyarakat luas banyak yang tidak terlalu mengetahui dan memahami apa saja yang dimaksud dengan perdagangan manusia. Perdagangan manusia tidak mengenal umur dan batas teritori pemerintahan, perdagangan manusia bisa berlaku dimana saja dan kapan saja. Yang termasuk dalam kategori perdagangan manusia antara lain : perempuan dan anak untuk dilacurkan dan eksploitasi seksual lainnya (termasuk phaedopili), buruh migran, pengemisan anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga, industri pornografi, penjualan organ tubuh, prostitusi (di jalan, bar, rumah bordil, tempat pijat, sauna, jasa perempuan panggilan), kerja paksa (terutama di bidang pertanian, perikanan, konstruksi, pabrik, jasa katering). Ini kemudian melatarbelakangi diangkatnya tema tentang perdagangan orang dimana korban adalah istri yang dijual oleh suaminya sebagai judul penulisan. Juga untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan atas kejadian tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari cara mencegah serta menanggulangi terjadinya perdagangan orang dalam lingkup keluarga. Juga untuk menjelaskan tentang tindak pidana perdagangan orang beserta pertanggungjawabannya serta sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga untuk membedakan penerapan hukum yang ada atas fenomena penjualan istri oleh suami, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan dalam rumah tangga atau sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Actions (login required)

View Item