ANGGI PUSPITA W, 030610279 (2011) KEWAJIBAN PELAPORAN ATAS TRANSAKSI MENCURIGAKAN OLEH BANK UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-anggipuspi-17573-fh2471-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-anggipuspi-14732-fh24710.pdf Restricted to Registered users only Download (925kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) semakin mendapat perhatian dari semua pihak terutama para ahli hukum dan ekonomi mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat merugikan baik bagi negara dan masyarakat. Semua negara saat ini sudah berusaha untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang di negaranya dan mulai menerapkan rezim anti pencucian uang. Salah satu cara yang digunakan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang adalah menerapkan prinsip Know Your Customer untuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban pelaporan sudah menjadi ketentuan dalam hukum positif Indonesia dengan diundangkannya dengan UU No 15 Tahun 2002 jo. UU No 23 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan bagi seluruh PJK dan pengurus atau pegawainya untuk melaporkan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK dan menjaga kerahasiaan laporan tersebut. Kewajiban tersebut diikuti dengan adanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pihak yang melanggar baik itu bagi bank maupu pengurus atau pegawainya. Adanya sanksi pidana tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan dan ketentuan yang terkait lainnya adalah sesuatu gak yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Actions (login required)

View Item