MUHAMMAD AMINUDIN, 030610276 (2010) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-aminudinmu-17582-fh2461-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-aminudinmu-14744-fh24610.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB) | Request a copy

Abstract

Di dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 terdapat pengaturan yang lebih komprehensif tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ada hal dan mekanisme baru di dalam UU tersebut yang pada UU sejenis sebelumnya belum ada. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tersebut terdapat mekanisme mengenai tata cara pengangkatan, penggantian antar waktu (pemberhentian tetap), pemberhentian sementara anggota DPRD. Mengenai perlindungan hukum atas anggota DPRD yang diberhentikan sementara, hal merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD. Ketika anggota DPRD diberhentikan sementara, dia masih mendapatkan beberapa hak hingga statusnya di hadapan hukum menjadi jelas. Apabila anggota DPRD yang bersangkutan memenuhi syarat kembali untuk menjadi anggota DPRD, yaitu terbukti tidak bersalah menurut putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka dia diaktifkan kembeali menjadi anggota DPRD.

Actions (login required)

View Item