DIKA SHIRLIANA, 030610008 (2010) ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA MICROSOFT DAN PEMERINTAH INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-shirlianad-17662-fh2531-k.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-shirlianad-14827-fh25310.pdf Restricted to Registered users only Download (895kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang menjadi bagian dari perekonomian global dunia, dengan berkembangnya perdagangan antar dunia. Untuk menujukkan komitmennya terhadap perdagangan bebas (free trade), Indonesia aktif menjadi bagian dari Organisasi Internasional seperti dalam forum Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) , WTO, maupun ASEAN Free Trade Area (AFTA). Pada tahun 1997, Indonesia mengalami dampak dari keterpurukan ekonomi, bukan Indonesia saja yang mengalami dampak tersebut tapi juga banyak Negara lain di belahan manapun juga yang terkena dampak Ekonomi tersebut International Monetary Fund ( IMF ) melakukan Memorandum Kesepakatan ( Letter of Intent/Lol) pada bulan Januari 1998 dengan Pemerintah Indonesia yang kemudian ditindaklanjutkan dengan Memorandum Tambahan Mengenai Kebijakan Ekonomi Pemerintah RI (Supplementary Memorandum of Economic and Financial Politicy / MEFP of the Government of Indonesia ) pada 10 April 1998. Pada tahun 2005 Pemerintah Republik Indonesia menandatangani MoU dengan Microsoft. Perusahaan Microsoft Corporation yang didirikan pada tahun 1975, berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Microsoft adalah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia (dengan lebih dari 50.000 karyawan di berbagai negara, hingga Mei 2004). Microsoft mengembangkan, membuat, melisensikan dan mendukung beragam jenis produk software untuk berbagai peralatan perkomputeran. Produknya yang paling terkenal adalah kelompok sistem operasi Microsoft Windows, yang telah ada di mana-mana dalam pasar komputer desktop. KPPU dalam hal ini Lembaga yang berwenang melakukan Penegakan Hukum Persaingan Usaha merupakan lembaga yang yang bersifat independen, lepas dari pengaruh kekuasaan baik itu pemerintah maupun juga pihak lain, sesuai tugasnya memberikan saran dan pertimbangan terhadap Memorandum of Understanding ( MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Microsoft. Tugas KPPU sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 huruf e UU Persaingan Usaha yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memandang MoU ini dapat memberikan tambahan kekuatan pasar (market power) bagi Microsoft yang secara faktual telah menjadi pemegang posisi dominan dengan menguasai lebih dari 90% pangsa pasar operating system software (melalui Microsoft windows) dan software aplikasi kantor. Suatu perusahaan monopoli tidak mempunyai pesaing langsung dan hambatan untuk masuk ke dalam industri bagi perusahaan besar lain. Berkembangnya industri software di Indonesia sangat pesat dalam perkembangannya, aplikasi informasi dan teknologi di Indonesia telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, dan kebanyakan software yang digunakan di Indonesia adalah Microsoft.

Actions (login required)

View Item