FARID AWANGGA, 030010729U (2011) PEMBATALAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2007. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-awanggafar-17782-fh2651-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-awanggafar-14888-fh26510.pdf Restricted to Registered users only Download (809kB) | Request a copy

Abstract

Bahwa tidak adanya prosedur, kewenangan, dan substansi dari Keputusan Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan pembatalan pendaftaran hak atas tanah. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam pembatalan pendaftaran tersebut. Sertipikat hak kepemilikan atas tanah adalah bukan alat pembuktian yang utama. Keberadaan hak kepemilikan atas tanah memang telah ada sebelum terbitnya sertipikat hak atas tanah. Semakin bertambahnya populasi di Indonesia, semakin banyak pula sengketa dalam hal pertanahan. Sedangkan, Putusan Peradilan bukan mengubah status hukum tanah hak kepemilikan atas tanah sebagai tanah kepemilikan yang dikuasai. Oleh karenanya di perlukan beberapa keputusan oleh Badan Pertanahan Nasional mulai dari pemetaan masalah/konflik pertanahan hingga penyelesaian masalah/ konflik pertanahan, serta prosedur, substansi, kewenangan dan mekanisme. Sehingga lebih mudah dalam menjalankan proses penanganan penyelesaian masalah tersebut.

Actions (login required)

View Item