VIONA MUTIARA SARI, 030610024 (2011) KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TENTANG SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR 2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-sarivionam-17909-fh277-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-sarivionam-14952-fh27710.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 adalah putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dalam putusan ini terdapat overlapping kewenangan, yang merupakan interpretasi hakim, karena majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat telah terjadi pelanggaran Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008. Mahkamah Konstitusi merasa tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan subtantif (substantive justice). Sehingga Mahkamah Konstitusi merasa layak untuk mengeluarkan putusan ini, berkaca pada prinsip ex aequo et bono dan Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution.

Actions (login required)

View Item