UJANG ARDIANSYAH, 30516207 (2011) KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2000. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-ardiansyah-17970-fh2831-k.pdf Download (302kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-ardiansyah-14989-fh28310.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB) | Request a copy

Abstract

Pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Surat Paksa adalah adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita atau sandera. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Surat Paksa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Actions (login required)

View Item