MAJA BAGUS PRADIKTA, 030516343 (2010) PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM PERSPEKTIF SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-pradiktama-18101-fh3031-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-pradiktama-15060-fh30310.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy

Abstract

Dalam hal pengawasan, UU No. 22 Tahun 1999 lebih mengutamakan pengawasan represif untuk lebih memberi kebebasan pada daerah otonom dalam rangka mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam UU No. 22 tahun 1999 lebih sedarhana bila di bandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Perbedaan antara UU No.32 Tahun 2004 dengan UU No. 22 Tahun 1999 dalam hal pengawasan. Sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pengawasan dan pembinaan dengan mekanisme pengawasan umum, pengawasan preventif dan represif ditempatkan pada posisi yang sama penting tidak seperti pada UU No.22 Tahun 1999 yang lebih mengedepankan pengawasan represif. Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan peraturan daerah dan atau mengeluarkan keputusan kepala daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah menteri selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan, setelah menteri menerima peraturan daerah atau keputusan kepala daerah maka menteri berkoordinasi dengan departemen atau lembaga pemerintah non departemen terkait melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tersebut, apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka menteri dapat menerbitkan pembatalan peraturan daerah tersebut. Apabila tidak, maka peraturan daerah tetap berlaku.

Actions (login required)

View Item