AGUS TRI HANDOKO, 030610264 (2010) PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE TIMUR TENGAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-handokoagu-18243-fh3081-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-handokoagu-15105-fh30810.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian. Perjanjian penetapan harga ini dilarang secara per se illegal sehingga apapun bentuk dari perjanjian penetapan harga itu secara tegas dilarang, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu diatur pula tentang pengecualian terhadap perjanjian penetapan harga misalnya, penetapan harga oleh pemerintah ataupun penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan patungan (join venture). Equal distribution merupakan bentuk kartel kuota yang dilarang dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999. Terhadap kartel kuota ini digunakan pendekatan rule of reason , sehingga dalam pembuktiannya perlu dilihat sejauh mana efek negatif yang ditimbulkan. Pada putusan perkara Nomor 14/KPPU-L/2009 telah terbukti adanya perjanjian peneta pan harga dengan adanya kesepakatan lisan untuk menetapkan harga dalam jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia antara klinik – klinik yang menjadi anggota GAMCA. Selain itu, klinik – klinik tersebut juga mengatur produksi dan atau pemasaran dengan cara menerapkan pembagian kuota (equal distribution), yaitu membatasi atau membagi rata jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah yang akan diperiksanya.

Actions (login required)

View Item