ASHELLA INTAN PERMATASARI, 030610251 (2009) KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) DALAMPERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-permatasar-19132-fh1511-k.pdf Download (302kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-permatasar-15922-fh15110.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan pengembangan migas mengalami perubahan berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, yang kemudian dirubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Adapun isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Actions (login required)

View Item