P R I S T IW I A N T O, 038612315 (2013) STATUS TANAH BENGKOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG - UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-pristiwian-25887&no=3 Download (1kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

pada dasarnya yang dimaksud tanah Bengkok adalah tanah yang berasal dari masyarakat Hukum Adat untuk dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai gaji/ganjeran atas jerih-payahnya memimpin masyarakat. karena wilayah Indonesia terdiri dari beraneka suku bangsa, maka mengakibatkan perbedaan persekutuan hukum sehingga menimbulkan perbedaan istilah dalam penyebutan tanah Bengkok. setelah berlakunya UUPA,maka status tanah Bengkok dikonversi menjadi hak pakai, tanah Bengkok akan berubah fungsinya dan sekaligus berubah istilahnya bila suatu desa berubah status menjadi K

Actions (login required)

View Item