WINNY PUJI RACHMADHANI, 030610078 (2010) KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH MENERBITKAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-rachmadhan-17429-fh202-1-k.pdf Download (373kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-rachmadhan-14609-fh202-1-e.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB) | Request a copy

Abstract

Pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha penangkapan ikan bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah yang meliputi keabsahan kewenangan, sumber wewenang, dan pembatasan wewenang, aspek yuridis perizinan yang memuat kewajiban pemegang izin usaha penangkapan ikan yang salah satunya berupa kewajiban membayar retribusi perizinan usaha perikanan. Terhadap suatu penyimpangan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan yang kerap terjadi, maka pemerintah berwenang dalam menegakkan hukum di bidang perikanan dimana adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan untk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 202/10 Rac k
Uncontrolled Keywords:	LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY; PUBLISHES FISH; FISHING PERMITS
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM WINNY PUJI RACHMADHANI, 030610078 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Lilik Pujiastuti, , S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	30 Mar 2011 12:00
Last Modified:	13 Jul 2016 07:06
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12063
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item