DITYA SEPTIANSYAH, 030710034 (2014) PELAKU PEMINDAH SEKALIGUS PENJUAL LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) NONSUBSIDI YANG BERASAL DARI TABUNG LPG BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-septiansya-33555-4.--abst-i.pdf Download (65kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 6.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan pemerintah mengkonversi penggunaan minyak tanah ke LPG pada tahun 2007 dinilai mampu menghemat anggaran subsidi minyak tanah yang sangat membebani pemerintah. Melalui Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional diharapkan pada tahun 2025 dapat terwujud energi mix yang optimal terhadap konsumsi energi nasional. Salah satunya mewujudkan konsumsi minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan gas alam menjadi lebih dari 30%. Selain LPG 12 kg non subsidi, pemerintah lantas menggulirkan LPG 3 kg bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro sebagai pengganti minyak tanah. Meski awalnya menimbulkan kontroversi, usaha pemerintah tersebut akhirnya berhasil. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan minyak tanah mulai merasakan kelebihan menggunakan LPG. Para pedagang yang sebelumnya berjualan minyak tanah kini beralih menjual LPG beserta peralatannya. Disparitas harga LPG 3 kg bersubsidi dibanding LPG 12 kg non subsidi memicu oknum pedagang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mereka mengoplos isi tabung LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg untuk dijual kembali seharga non subsidi. Hal tersebut tentu saja merugikan konsumen yang menggunakan LPG 12 kg oplosan karena berpotensi tidak sesuai dengan berat bersih. Hal yang perlu dicermati apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Terdapat dua undang-undang yang terkait dengan tindakan penjualan LPG tidak sesuai dengan berat bersih yang sebenarnya yaitu UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item