DEVI RIANDANI, 030810327 (2013) PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH OLEH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (ANALISIS KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 53/KPPU-L/2008). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-riandanide-22226-4.abstr-k.pdf Download (65kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian pembagian wilayah merupakan salah satu perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Pasal 9. Pelaku usaha membuat perjanjian pembagian wilayah pemasaran dengan tujuan mengurangi tingkat persaingan diantara pelaku usaha. Menurut hukum persaingan usaha, pembagian wilayah pasar dapat berupa pembagian wilayah pasar territorial, pembagian wilayah pasar konsumen, pembagian wilayah pasar fungsional dan pembagian wilayah pasar produk. Putusan KPPU Nomor 53/KPPU-L/2008 mengenai mengenai putusan atas kasus perjanjian pembagian wilayah oleh Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) di wilayah Sulawesi Selatan. Para terlapor merupakan pelaku usaha yang selevel di bidang pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan telah terbukti melakukan perjanjian pembagian wilayah secara horizontal serta pembagian wilayah termasuk pembagian pasar territorial. Perjanjian pembagian wilayah dilarang karena mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan juga merugikan konsumen.

Actions (login required)

View Item