RISMA TRI JUNISTI, 030810015 (2013) ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 5/PUUIX/ 2011 (STUDI KASUS BUSYRO MUQODDAS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-junistiris-22414-5.abstr-k.pdf Download (47kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemberantasannya. Komisi Pemberanatasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk dengan amanat undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 30 tahun 2002 untuk menyelesaikan persoalan diatas dengan memiliki segenap kewenangan istimewa. Pada prakteknya Undangundang nomor 30 tahun 2002 memiliki banyak kekurangan di beberapa pasalnya, secara khusus yang dibahas kali ini adalah pasal 33 dan 34 sehingga diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah nomor 5/PUUIX/ 2011 yang menafsirkan kedua pasal tersebut ternyata menimbulkan problematika tersendiri karena dalam ratio decidendi putusan tersebut belum memenuhi 3 asas utama dalam penegakkan hukum yaitu asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Actions (login required)

View Item