RIA AMALIA, 030516310 (2009) FASILITAS PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN SEBAGAI PENUNJANG PENGADAAN PERUMAHAN RAKYAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) gdlhub-gdl-s1-2011-amaliaria-15516-fh.7210-t Abstrak.pdf Download (462kB) | Preview
	Text (Fulltext) gdlhub-gdl-s1-2011-amaliaria-15516-fh.7210-t fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) | Request a copy

Abstract

Perikatan yang timbul antara bank KPR selaku originator dengan SMF lahir dari perjanjian yaitu perjanjian jual beli piutang atas nama. Proses penyerahan untuk mengalihkan obyek berupa piutang- putang atas nama adalah melalui proses penyerahan yang disebut dengan cessie sesuai ketentuan Pasal 613 BW. Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu, “jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan,atau sebab-sebab lain, hak tanggungan itu ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. Setelah penyerahan dalam bentuk cessie dilakukan, haruslah dibuat kuasa kepada bank originator pemberi KPR untuk melakukan penagihan dari SMF sebagai pemilik piutang yang baru. Pemberian kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada bank pemberi KPR untuk menagih pembayaran pada saat jatuh tempo dari debitor KPR dan melaksanakan tugas lainnya sebagai servicer atau pemberi jasa. Di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank (kreditor) dan nasabah (debitor) umumnya dicantumkan ketentuan tentang wanprestasi. Dengan adanya pemberian kuasa dari Perusahaan SMF kepada bank KPR sebagai pemberi jasa (servicer) maka jika terjadi wanprestasi bank KPR dapat melakukan eksekusi jika debitor sudah dianggap lalai dan piutang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut telah matang untuk ditagih. Adapun cara Eksekusi dilakukan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan yang pada intinya memuat tiga cara, yaitu : (1) eksekusi berdasarkan janji untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri; (2) eksekusi berdasarkan title eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan; dan (3) eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pemberi dan pemegang hak tanggungan.

Actions (login required)

View Item