ROHMAT MUSLIH W.S., 030315761 (2009) PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Download (583kB) | Preview |
|
Text (Fulltext)
gdlhub-gdl-s1-2011-rohmatmusl-15518-fh.4310-t Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Walaupun konstitusi itu direncanakan untuk sampai ke depan, tetapi kehidupan negara tidak akan terlepas dari kemajuan zaman yang mungkin saja beberapa pasal dalam konstitusi tidak sesuai dengan perkembangan itu. Dalam ketentuan UUD 1945 (sebelum amandemen) MPR merupakan penyelenggara tertinggi yang memegang kedaulatan negara, majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan negara.Dalam kaitannya dengan proses amandemen UUD 1945, MPR mempunyai kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 UUD 1945. Akan tetapi, MPR tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk mengubah UUD 1945 dengan menggunakan prosedur dalam pasal 37 UUD 1945 tentang tata cara perubahan UUD 1945, MPR melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berdasarkan pada ketentuan hokum yang memiliki derajat pada tingkat bawah, yaitu Ketetapan MPR. Hal ini memberikan kemungkinan pada kekuasaan-kekuasaan otoritarian dan tidak konstitusional.Seiring dengan bergulirnya reformasi maka amandemen terhadap UUD 1945 pun mulai dilakukan. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 setelah amandemen memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Kesulitan tersebut berkaitan dengan jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam persidangan untuk mengambil keputusan tentang perubahan UUD 1945.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FH.43 10 Mus p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | judical review constitutional court | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3370 Constitutional courts and procedure |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | hari | ||||||
Date Deposited: | 13 May 2011 12:00 | ||||||
Last Modified: | 15 Aug 2016 06:40 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12369 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |