TOUFAN ARDYANTO, 030516389 (2009) PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) gdlhub-gdl-s1-2011-ardyantoto-15523-fh.4710-t Abstrak.pdf Download (194kB) | Preview
	Text (Fulltext) gdlhub-gdl-s1-2011-ardyantoto-15523-fh.4710-t Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya yang berhubungan dengan pidana mati dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pelaku penyelahgunaan narkotika dapat disimpulkan sebagai berikut: Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena kejahatan tindak pidana narkotika merupakan untuk pasal pasal narkotika dalam anacaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan ketentuan yang didasarkan atas putusan pengadilan, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, yang menjatuhkan putusan pidana mati, oleh karenanya putusan yang menyatakan terdakwa telah dijatuhi pidana mati tidaklah termasuk sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia. Penolakan uji materiil terhadap pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari Hak Asasi Manusia, karena sesuai pasal yang terkait dalam UU No. 22 tahun 1997 merupakan kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam pengertian “kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut”. Kejahatan narkotika termasuk kejahatan serius sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1 dan (2) ICCPR.

Actions (login required)

View Item