SEKAR KUSUMAWARDANI, 030810090 (2012) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI ATAS KEGAGALAN KONSTRUKSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) gdlhub-gdl-s1-2012-kusumaward-22042-6.abstr-k.pdf Download (66kB) | Preview
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya penegakan hukum pidana dalam jasa konstruksi. Pengawasan dalam jasa konstruksi merupakan tahapan yang sangat penting tetapi seringkali luput dalam pandangan hukum pidana apabila terjadi penyimpangan dalam pekerjaannya. Konsultan pengawas hanya dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi skala menengah ke atas mengingat kewajiban utama konsultan pengawas yang harus meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan konstruksi, meminimalisir pembengkakan biaya dan apabila memang terjadi penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi konsultan pengawas harus segera menghentikan pekerjaan konstruksi untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam pidana dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang dapat dilakukan oleh konsultan pengawas dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana konsultan pengawas apabila terjadi kegagalan konstruksi. Di teliti dengan metode yuridis normatif dan berbentuk analisa kasus. Dapat dijelaskan bahwa Jasa konstruksi merupakan jasa pembangunan infrastruktur, diatur secara khusus dengan UU Jasa Konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi terdapat tiga bidang usaha yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan suatu kesatuan dan terintegrasi dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, selain harus mematuhi UU Jasa Konstruksi juga harus mematuhi UU lain yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi dan ketentuan – ketentuan keteknikan yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi misalnya UU Bangunan Gedung, dan UU Jalan. Apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka konsultan pengawas harus mematuhi dan tunduk pada UU Tindak Pidana Korupsi, sedangkan apabila menyebabkan hilangnya nyawa orang lain kembali ke KUHP karena UU Jasa Konstruksi tidak mengatur hal tersebut. Konsultan pengawas dapat bertanggungjawab secara perorangan ataupun korporasi, hal ini harus mengacu kembali dalam kontrak pekerjaan konstruksinya. Konsultan Pengawas dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum pidana atas terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi dan dapat dijerat dengan ketentuan pidana terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Sanksi yang ada dalam UU Jasa Konstruksi bukanlah solusi yang efektif yang diharapkan korban atas kerugian materiil yang dideritanya, tindakan preventif harus diutamakan dalam pekerjaan konstruksi.

Actions (login required)

View Item