AKHMAD REZA INDRAWAN, 031011082 (2014) PERBUATAN ANGGOTA ORMAS YANG MENGHALANG-HALANGI KEBEBASAN PERS MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-indrawanak-30798-6.abstr-i.pdf Download (217kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 59-14 Ind p.PDF Restricted to Registered users only Download (575kB) | Request a copy

Abstract

Kebebasan pers pada zaman order baru sungguh di kekang, sehingga aktifitas kebebasan pers tersebut dikontrol oleh pemerintah order baru. Pada zaman modern lahirlah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang memberikan efek kebebasan pers yang sangat luas, tetapi dampak dari lahirnya Undang-Undang tersebut memberikan efek kebebasan pers yang tidak terkendali, banyak Ormas yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers tersebut, mengakibatkan anggota Ormas yang tidak terima dengan pemberitaan pers melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum terhadap kebebasan pers. Ormas dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai tujuan nasional demi menjaga ketertiban dan keamanan, Larangan Ormas melakukan tindakan kekerasan tersebut diatur dalam pasal 59 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 dan Ormas yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan denda administratif, denda maupun pidana tambahan, tetapi dalam Undang-Undang No.17 tahun 2013 sanksi untuk Ormas diatur dalam pasal 60-82 yaitu berupa sanksi administratif saja. Seharusnya perlu peraturan yang baru untuk menjerat Ormas dengan sanksi yang berat

Actions (login required)

View Item