M. YUAN ADITYA, 030610287 (2013) ANALISA PERJANJIAN PENETAPAN TARIF TAKSI DI KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KOTA PURWOKERTO PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (ANALISA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 29/KPPU-I/2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-adityamyua-30801-6.abstr-k.pdf Download (190kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 61-14 Adi a.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Perjanjian penetapan harga atau price fixing merupakan salah satu substansi yang dilarang dalam Undang – Undang ini karena dapat mengurangi atau bahkan meniadakan persaingan usaha. Ketiadaan persaingan usaha akibat perjanjian penetapan harga akan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena para pelaku usaha akan cenderung menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang terjadi ketika mereka bersaing. Proses penetapan harga pada Tarif Taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Purwokerto Privinsi Jawa Tengah mengarah ke perjanjian penetapan harga yang diatur pada Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian penetapan harga tersebut termasuk perjanjian penetapan harga horizontal yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha jasa taksi dengan membuat kesepakatan maupun perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis pada pasar yang sama. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau konsumen dan juga memberikan kerugian bagi perekonomian Indonesia. Pembuktian yang digunakan untuk memutuskan ada tidaknya perjanjian penetapan harga adalah dengan melihat keterpenuhan unsur – unsur perjanjian penetapan harga yang dilanjutkan dengan mencari bukti langsung dan juga bukti tidak langsung yang mengarah ke adanya perjanjian penetapan harga dikombinasikan dengan analisa ekonomi akibat dari perjanjian penetapan harga yang terjadi. Terpenuhinya unsur – unsur penetapan harga dalam penetapan tarif taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Purwokerto didukung dengan adanya bukti langsung maupun tidak langsung adanya perjanjian penetapan harga yang berdampak negatif bagi pelaku usaha maupun konsumen menjadikan penetapan tarif taksi tersebut terbukti melanggar ketentuan dari Undang – Undang Persaingan Usaha.

Actions (login required)

View Item