ILHAM AKBAR, 030911211 (2013) PIUTANG KOPERASI SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-akbarilham-31405-6.abstr-k.pdf Download (123kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 76-14 Akb p.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB) | Request a copy

Abstract

Piutang koperasi adalah harta yang dimiliiki koperasi yang berupa hak hak untuk menerima pembayaran dari anggotanya baik berupa uang, barang atau jasa. Piutang koperasi termasuk benda bergerak tidak berwujudan tidak terdafatar, piutang koperasi termasuk piutang atas nama, selain itu piutang koperasi dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, bisa dengan lembaga jaminan gadai dan jaminan fidusia, akan tetapi pada prakteknya kreditor lebih memilih jaminan fidusia karena lebih memiliki kepastian dan perlindungan hukum terhadap kreditor, apabila kreditor wanprestasi, sedangkan jika dijaminkan dengan gadai,penguasaan benda ada pada kreditor padahal piutang koperasi tidak berbentuk fix aset (aset yang pasti) yang bisa dengan mudah dialihkan. Jika sebuah koperasi akan mengajukan kredit kepada bank, maka ada beberapa proses yang harus dilakukan yaitu sebelumnya koperasi mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan kredit kepada bank dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan, setelah itu bank menganalisa dengan menggunakan prinsip pemberian kredit apakah koperasi tersebut berhak mendapatkan kredit. Setelah bank merasa bahwa koperasi tersebut berhak untuk mendapatkan kredit, maka pihak bank mengeluarkan SPPK yaitu Surat Penawaran Pemberian Kredit, selain itu juga pihak debitor harus menandatangani lampiran-lampiran yang berupa surat pernyataan, daftar nominatif dll, lampiran tersebur ditanda tangani oleh para pengurus koperasi dan pihak SDM perusahaan induk, dimana koperasi itu berada, setelah itu barulah bank dapat mencairkan kredit yang diajukan oleh koperasi. Jika koperasi selaku debitor melakukan wanprestasi, maka yang dapat dilakukan oleh bank pertama kali adalah meminta pertanggung jawaban kepada pihak SDM yang telah menandatangani daftar nominatif dan surat pernyataan, apabila pihak SDM tidak bersedia bertanggungjawab, maka bank dapat melakukan gugatan kepada pengadilan. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh koperasi adalah adanya data-data yang tidak benar yang dimasukan kedalam daftar nominatif, seperti adanya anggota fiktif yang mengajukan pembiayaan, dan kemudian uang yang diperoleh dari bank digunakan tidak sesuai peruntukannnya, dan hal tersebut dapat menyebabkan koperasi tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut pihak bank dapat mensurvei secara langsung, atau menelphone pada beberapa anggota tentang kebenaran datadata yang terdapat dalam daftar nominatif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 76/14 Akb p
Uncontrolled Keywords:	FIDUCIA
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ILHAM AKBAR, 030911211 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor TRISADINI P. USANTI, Dr.S.H.,M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	08 May 2014 12:00
Last Modified:	01 Aug 2016 08:37
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12513
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item