MOHAMMAD AQIB MA'RUFIN, 030810308 (2012) LEGALITAS DANA PENYESUAIAN DALAM KERANGKA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-marufinmoh-31409-8.abstr-k.pdf Download (263kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 80-14 Mar l.pdf Restricted to Registered users only Download (981kB) | Request a copy

Abstract

Otonomi Daerah telah membuka ruang bagi daerah untuk menentukan nasibnya sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan nama Otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi kewenangan seharusnya pula diikuti oleh desentralisasi fiskal (keuangan) sebagaimana prinsip follow money function. Oleh karena itulah, muncul Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Bentuk desentralisasi fiskal adalah Dana Perimbangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun, dalam kenyataannya muncul dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Seharusnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat peraturan yang tegas mengenai sistem penyaluran dana ke daerah (desentralisasi fiskal) sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Actions (login required)

View Item