ARDHITA PRAMUDYA, 031011040 (2014) KEPAILITAN ATAS BANK YANG TELAH DICABUT IZIN USAHA PERBANKANNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-pramudyaar-32299-5.abstr-k.pdf Download (122kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 104-14 Pra k.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Kepailitan memberikan kekhususan terhadap bank yang berkedudukan sebagai debitor dalam kasus kepailitan. Lembaga yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank adalah Bank Indonesia. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang siapakah pemohon pailit jika bank yang dimaksud sudah dicabut izin usaha perbankannya. Melalui studi ini diharapkan dapat ditelaah adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum baik bank dan kepada para kreditur bank. Lahirnya lembaga pengawas jasa keuangan (supervisory board) atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil alih tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia juga membawa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Setelah Otoritas Jasa Keuangan lahir, Bank Indonesia sesuai amanat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Bank Indonesia akan lebih fokus kepada kebijkan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga (kebijakan moneter). Mengingat wewenang yang diberikan Undang-Undang Kepailitan kepada Bank Indonesia sebagai satu-satunya pemohon yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor sebuah bank jelas akan menyusahkan Bank Indonesia dalam menjalankan wewenang ini jika pengawasan perbankan sudah tidak ada di tangan Bank Indonesia. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan perundang-undangan konseptual, dan pendekatan kasus yang diharapkan dapat diformulasikan mengenai penyerahan wewenang antar lembaga keuangan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 104/14 Pra k
Uncontrolled Keywords:	BANKRUPTCY; BANK AND BANKING-LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ARDHITA PRAMUDYA, 031011040 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CN UNSPECIFIED
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	02 Jul 2014 12:00
Last Modified:	09 Aug 2016 02:04
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12529
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item