Sachra Kartika (2015) Larangan Ekspor Mineral Mentah dalam Perspektif UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (Cover) 1. COVER.pdf Download (318kB)
	Text (Abstrak) 2. ABSTRAK.pdf Download (236kB)
	Text (Daftar Isi) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (262kB)
	Text (Bab 1) 4.. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (328kB)
	Text (Bab 2) 5. BAB II PENGATURAN LARANGAN EKSPOR MlNERAL MENTAH PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (398kB) | Request a copy
	Text (Bab 3) 6. BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (364kB) | Request a copy
	Text (Bab 4) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Download (179kB)
	Text (Daftar Bacaan) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (321kB)

Abstract

Mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Semula Perjanjian Pertambangan Umum di Indonesia selama kurang lebih selama 40 (empat puluh) tahun dari tahun 1967 sampai dengan 2009 adalah berbentuk Perjanjian Kontrak Karya yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Substansi UU No. 4/2009 berusaha menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional, kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik. Dengan sejumlah prinsip tersebut, maka dalam terjemahannya pada tingkat konstruksi pasal-pasal terdapat beberapa poin maju meski disertai dengan cukup banyaknya klausul yang masih membutuhkan klarifikasi. Hambatan utama dalam investasi tambang Indonesia adalah rezim finansial yang tidak menarik, tidak lagi kompetitif, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan, ketidakpastian seputar otonomi daerah, serta kurangnya perlindungan dan keamanan bagi aset yang dimiliki. Dalam banyak aspek, UU Minerba cenderung masih memuat ketentuan yang bersifat sangat umum, sehingga tidak operasional. Indikasi dari hal tersebut, dari 175 pasal yang terdapat dalam UU Minerba, setidaknya 22 pasal menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, akan diatur dengan peraturan pemerintah", dan 3 pasal menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, akan diatur dengan peraturan daerah, provinsi kabupaten, atau kota. Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintegrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. Secara umum, kekayaan sumber daya alam Indonesia dan dimensi pasarnya menjanjikan sejumlah keunggulan dalam persaingan global, investasi asing dan pasar ekspor. Oleh karena itu harus benar benar diperhatikan, apakah ada persetujuan bersama dari para pengikut pasar tersebut untuk mengikuti tindakan yang dilakukan pemimpin pasar terutama tujuan mereka dalam mengikuti tindakan tersebut. Dan juga apakah di dalam tindakan itu terdapat maksud untuk menyingkirkan pesaing mereka dari pasar. Dengan demikian persoalan utama dari larangan persekongkolan adalah terdapatnya niat untuk menghambat persaingan usaha.

Actions (login required)

View Item