Soegih Widwiyandiko Ramadhan (2015) Fit And Proper Test Bagi Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Bank Syariah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (159kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (117kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (112kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (169kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN FIT AND PROPER TESTBAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARISBANK SYARIAH.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERBANDINGAN PENGATURAN FIT AND PROPER TEST ANGGOTADIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK SYARIAH DANPENGATURAN FIT AND PROPER TEST ANGGOTA DIREKSI DANANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK KONVENSIONAL.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (148kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (121kB)

Abstract

Berkaca dari sejarah perbankan di Indonesia yang mengalami kasus-kasus praktik penyimpangan perbankan di era PAKTO 88 diakibatkan oleh kesalahan pengurus bank yang tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha bank, dimana pada saat itu tidak terdapat regulasi mengenai prasyarat untuk menjadi pengurus bank, sistem perbankan di Indonesia kemudian berbenah. Pada era PAKFEB 91 mulai dikenalkan rambu-rambu kesehatan bank, dimana terdapat prasyarat untuk menjadi pengurus bank dan kemudian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mulai dikenalkan prinsip kehati-hatian yang salah satu penerapannya mewajibkan bank untuk melaksanakan fit and proper test bagi pengurusnya, yang dalam hal ini termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pasca krisis moneter 1998 Perbankan Syariah mulai diminati dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,Bank Syariah juga diwajibkan untuk untuk melaksanakan fit and proper test bagi pengurusnya, yang dalam hal ini termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji ratio legis pengaturan fit and proper test bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Syariah dan juga perbandingan pengaturan fit and proper test bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Syariah dengan pengaturan fit and proper test bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Konvensional.Dari pembahasan tersebut kemudian dapat dipahami bahwa Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya membutuhkan fit and proper test bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisarisnya sebagai prasyarat perekrutan pengurus guna memastikan sumber daya yang direkrut memiliki kualitas, yaitu yang memenuhi kualifikasi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik untuk menghindari praktik penyimpangan perbankan di bidang Perbankan Syariah. Selain itu, fit and proper test bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris pada bank syariah juga berfungsi sebagai penerapan prinsip syariah, penerapan prinsip kehatihatian, penerapan good corporate governance, penerapan manajemen risiko, dan jaminan kesehatan bagi bank syariah serta sistem perbankan syariah di Indonesia. Berkaitan dengan perbandingan pengaturan fit and proper test bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Syariah dengan pengaturan fit and proper test bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Konvensional, pengaturan fit and proper test bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Syariah memiliki pengaturan yang lebih ketat dalam faktor integritas dan kompetensi

Actions (login required)

View Item