Nadia Aristyani (2015) Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apabila Debitor Meninggal Dunia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (405kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (98kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (99kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (150kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM .pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (195kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III DALUWARSA PERMOHONAN .pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (159kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (109kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (101kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (388kB) | Request a copy

Abstract

Untuk mengatasi masalah utang piutang yang semakin berkembang dewasa ini,dibentuklah suatu perangkat hukum yang mendukungnya yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Ketika debitor sebagai orang perorangan telah meninggal dunia dan ternyata masih meninggal utang yang belum terbayar lunas, maka kreditor berhak mengajukan upaya kepailitan dengan jangka waktu yang ditentukan Pasal 210 UUKPKPU yaitu 90 (sembilanpuluh) hari. Apabila kreditor telah melewati jangka waktu tersebut, maka dapat diklasifikasikan sebagai lewat jangka waktu untuk memailitkan harta peninggalan debitor. Sehingga kreditor dapat mengajukan upaya kepailitan terhadap ahli waris debitor, selain itu dapat melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ahli waris debitor dan juga mengajukan upaya gugatan perdata. Ketentuan tersebut tidak berlaku mutatis mutandis terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena ketentuan jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari hanya berlaku pada kepailitan harta peninggalan.

Actions (login required)

View Item