Ghisca Putri Anjar Sari (2015) Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro,Kecil, Menengah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (307kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (229kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (200kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (381kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM.pdf Restricted to Registered users only until 10 April 2023. Download (556kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERUNDANG-UNDANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 April 2023. Download (403kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 April 2023. Download (273kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (315kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 April 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan persaingan usaha yang ditujukan untuk mendorong terciptanya kesempatan berusaha yang sama antara pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan akan mampu membuka akses pasar, modal dan teknologi bagi UMKM. UMKM tidak boleh lagi dipinggirkan dan diperlakukan diskriminatif dibanding pengusaha besar. Salah satu tujuan pemberlakuan UU No.5 Tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil (Pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999). Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat perlakuan khusus bagi usaha kecil, perlakuan khusus berupa pengecualian dari ketentuan dalam undang-undang tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 50 huruf h. Alasan mengapa UMKM dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan SDM mereka yang sangat terbatas. Dengan dikecualikannya UMKM dari UU No.5 Tahun 1999, maka UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 antara lain dapat melakukan diskriminasi harga, kartel (harga produksi dan wilayah), perjanjian tertutup dan boikot dalam melakukan usahanya

Actions (login required)

View Item