Razky Akbar Fitrie (2015) Publikasi Siaran Hitung Cepat Oleh Lembaga Survei Yang Tidak Kredibel Yang Berimplikasi Sebagai Tindak Pidana. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (314kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (274kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (248kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (329kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PENYIARAN HASIL.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (349kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (290kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (290kB)

Abstract

Lembaga survei merupakan implikasi dari adanya pasal 1 angka 9 PKPU 2013 yang mengatur mengenai survei. Salah satu tujuan dari adanya lembaga survei adalah melakukan survei terkait dengan elektabilitas para pasangan calon dalam pemilihan umum. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei ini kebanyakan akan dipublikasikan melalui penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, kebanyakan televisi, dikarenakan kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai perkembangan peta politik yang terjadi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei tentunya dapat dimanipulasi oleh lembaga survei. Terkait dengan hal ini, maka publlikasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran akan bermuatan tidak benar atau bohong sebagaimana diatur dalam pasal 57 UU Penyiaran. Dikarenakan penyiaran berisi bohong merupakan suatu perbuatan pidana, maka tentunya akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban bagi lembaga penyiaran tentunya akan berbeda dari yang lainnya karena lembaga penyiaran merupakan salah satu dari pers. Pertanggungjawaban bagi pers terdapat 2 sistem yakni system bertangga dan system air terjun

Actions (login required)

View Item