Bimo Ario Tejo (2015) Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Terorisme. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (936kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (351kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (309kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (526kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II AJARAN PENYERTAAN .pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (530kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (489kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (363kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (359kB)

Abstract

Didalam hukum pidana terdapat pengauran masalah deelneming (Penyertaan) atau keikutsertaan itu oleh pembentuk undang – undang yang telah diatur di dalam Pasal – pasal 55 dan 56 Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Berlakunya Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tidak terlepas dari pemberlakuan secara retroaktif dari undang – undang ini. Pemberlakuan ini dipergunakan untuk pemberantasan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime) yang sesuai dengan karakteristik dari Tindak Pidana Terorsime tersebut. Untuk itu pemberlakuan hukuman dari tindak pidana ini sejatinya lebih berat sanksinya dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang merupakan Lex Generali dari Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di dalam Tindak Pidana Terorisme sendiri dari kejadian yang ada sering ditemukan melibatkan pelaku lebih dari seorang. Sehingga secara langsung berpengaruh pula dalam pemidanaan pelaku penyertaan dalam Undang – undang No. 15 Tahun 2003. Sehingga dalam penulisan ini penulis membandingkan dua undang – undang yang diantaranya adalah Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang – Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari pembandingan kedua Undang – Undang tersebut dapat dilihat perbedaan penyertaan yang diatur dalam KUHP dengan Penyertaan (deelneming) yang diatur dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 40/16 Tej a
Uncontrolled Keywords:	TERRORISM
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Bimo Ario Tejo NIM031211133086
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Bambang Suheryadi NIDN0028096801
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	22 Feb 2016 12:00
Last Modified:	22 May 2020 15:39
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12600
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item